JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Winahyu Erwiningsih]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.061 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1585
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan merumuskan tentang upaya penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak di Indonesia bahwa peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus dibidang perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan diundang-undangan (statute approach). Penelitian menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak di Indonesia memiliki kendala yang bersifat yudisial, tidak adanya kesempatan untuk menempuh upaya hukum biasa bagi para pihak yang bersengketa hanya ada upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, karena di Pengadilan Pajak tidak ada Kasasi hanya Gugatan, Banding dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ALASAN PENGAHAPUSAN PIDANA DAN KONRTIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Ratna Kumala Sari]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.756 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1519
<![CDATA[Alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pengaturan alasan penghapusan pidana nasional dan negara lain? 2) Bagaimana kontibusi kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana terhadap pembaharuan hukum pidana Nasional? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan alasan penghapusan pidana dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang belum secara tegas diatur mengenai ruang lingkup pembagian alasan penghapus pidana ke dalam alasan pembenar atau alasan pemaaf. Di Negara Jerman tidak ditemukan jenis-jenis alasan penghapus pidana yang secara spesifik. Sedangkan Negara Inggris ruang lingkup alasan penghapus pidana yang berbeda dengan KUHP Indonesia yaitu diaturnya mengenai intoxication, marital coercion, dan consent of victim. Kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana tertuang dalam RUU KUHP yang telah mencerminkan suatu konsep pembentukan KUHP yang sesuai dengan ide dasar dari tujuan pemidanaan yang integratif yang tidak saja mencakup perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap pelaku dan korban itu sendiri.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGURUSAN PERTANAHAN BERBASIS ONLINE DALAM MEMBANTU PPAT MENJALANKAN TUGAS JABATAN OLEH NOTARIS DAN PPAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Miranda Hasna Dea]]>;
<![CDATA[Fransiscus Xaverius Arsin]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.81 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1586
<![CDATA[Diterapkannya sistem teknologi informasi dalam tugas pelayanan diharapkan dapat memberi kemudahan proses pelayanan publik serta dapat memperbaiki sistem administrasi di Indonesia. Kantor Pertanahan sebagai salah satu lembaga yang turut menjadi penyelenggara kegiatan pelayanan melakukan perubahan dalam aspek Pelayanan Publik, yaitu penerapan layanan loket online guna menciptakan pelayanan yang efiseien, efektif. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu efektivitas penerapan layanan pengurusan pertanahan melalui website loket online kantor pertanahan terhadap PPAT di Kota Bandar Lampung dan Kendala yang dihadapi oleh PPAT dalam pengurusan pertanahan secara online melalui website loket online kantor pertanahan kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskrtiptif. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas dalam pelaksanaan layanan loket online belum efektif karena hanya proses pendaftarannya saja yang online, dan proses yang lain nya masih harus datang ke Kantor Pertanahan hal ini tidak tercapainya tujuan dari di buatnya layanan loket online .Selanjutnya kendala yang dihadapi PPAT dalam menggunakan layanan loket online yaitu kendala yang berasal dari faktor internal berupa terdapat eror yang terjadi pada website layanan loket online serta mempunyai keterbatasan terhadap jumlah berkas yang dimohonkan selanjutnya faktor eksteral berupa kurangnya fasilitas internet. Kesimpulan dari hasil penelitian ini penerapan layanan loket online belum efektif serta masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menggunakan layanan loket online. Saran kedepannya diharapkan fasilitas mengenai layanan loket online lebih dipersiapkan menggunakan sistem yang baik sehingga tidak menimbulkan kendala bagi pengguna layanan loket online.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN RAHASIA JABATAN ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Made Widhasani]]>;
<![CDATA[Pieter Everhardus Latumeten]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.598 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1525
<![CDATA[Notaris sebagai Pejabat Umum dalam jabatannya memiliki hak yang dinamakan sebagai Hak Ingkar. Hak ingkar merupakan suatu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya sekaligus beban yang harus ditanggung notaris dalam menanggung jabatan kepercayaan terhadap masyarakat untuk merahasiakan isi aktanya kepada siapapun diluar pihah-pihak yang berada dalam akta tersebut. Pada kenyataannya, Notaris dalam menjalankan jabatannya adakalanya diminta untuk membuka isi akta dikarenakan ulah para pihak yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Maka dari itu, Notaris harus memahami peraturan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban dalam pelanggaran terhadap penggunaan Hak Ingkar. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hal apa saja yang dapat menentukan Notaris dalam menggunakan hak ingkarnya agar terhindar dari berbagai permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi dokumen berupa data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak ingkar yang merupakan suatu kewajiban bagi Notaris tidaklah harus dijalankan apabila menyangkut hukum pidana seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal ini dikarenakan kewajiban terhadap Negara di atas peraturan lainnya, dan bagi Notaris yang tidak menggunakan hak ingkarnya tersebut karena pengecualian di atas dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Kata Kunci: Notaris, Hak Ingkar, Kewajiban]]>
<![CDATA[HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM ]]>
<![CDATA[Wati Rahmi Ria]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.347 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1582
<![CDATA[Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi namun demikian tidak berarti Islam menghendaki pemiliknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialistis serta menghalalkan cara-cara yang haram untuk mendapatkan harta kekayaan karena kegiatan hukum ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat materi saja tetapi juga bersifat materi plus (terdapat unsur ibadah di dalamnya).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK LAMPU JALAN DI LAMPUNG SELATAN SEHINGGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA NEGARA ]]>
<![CDATA[Ventania Gusti Amelza Agung]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.314 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1587
<![CDATA[Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyebab terjadinya korupsi ada berbagai macam, tergantung konteksnya. Jika kita lihat seperti yang kini marak di Indonesia, kasus korupsi umumnya banyak dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan. korupsi bisa saja terjadi dari hal paling sederhana, sampai yang kompleks. Namun sering kali terabaikan dan seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan yang dianggap normal. Permasalahan penelitian adalah: Faktor pelaku melakukan tindak pidana korupsi proyek lampu jalan di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara (Studi Putusan :19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). Implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi lampu jalan di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara (Studi Putusan :19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). Cara pelaku menggantikan kerugian Negara akibat tindak dari pidana korupsi proyek lampu jalan di Lampung Selatan (Studi Putusan :19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pengadilan Negeri Tanjung Karang menetapkan terdakwa dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Tjk telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Permberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian negara. Kesimpulan Implementasi Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Kabupaten Lampung Selatan yang telah terbukti secara sah menurut Undang-Undang telah merugikan negara dengan melakukan korporasi atau memperkaya diri sendiri telah di tetapkan sebagai terpidana dikarenakan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi. Terdakwa telah ditetapkan sebagai Terpidana dengan sanksi berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.247.121.869,37 (dua ratus empat puluh tujuh juta serratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen). Kemudian daripada itu adapun pencabutan hak-hak Terdakwa sebagai seorang pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak lagi menerima uang pensiunan.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA TERHADAP MINUMAN KERAS DI DESA PUDING BESAR KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA ]]>
<![CDATA[Virna Dewi]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.486 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1583
<![CDATA[Remaja merupakan masa dimana peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup signifikan baik secara fisik, biologis, mental dan emosional serta psikososial. Karena ketidak siapan remaja dalam menghadapi perubahan tersebut dapat menimbulkan berbagai perilaku menyimpang seperti : kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang, penyakit menular dan juga aborsi. Salah satu perubahan remaja yang banyak dilakukan saat ini yaitu remaja yang mulai mencoba-coba berperilaku dan bertindak seperti orang dewasa misalnya, merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan lain-lain. Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi di Desa Puding Besar adalah masalah minuman keras dikalangan remaja yang nampaknya menjadi sebuah kebiasaan yang sering terjadi di desa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kepedulian pemerintah desa dalam menanggulagi kenakalan remaja terhadap minuman keras, dan apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja terhadap pengonsumsian minuman keras di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan sesuai keadaan sebenarnya dengan prosedur pemecahan masalah berdasarkan keadaan sebagaimana adanya. Dan menggunakan teknik Accldental Sampling, yaitu mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu yang di pandang dapat memberikan data secara maksimal. Hasil penelitian ini bertujuan agar pemerintah desa bisa lebih memperhatikan perilaku-perilaku remaja dan mengutamakan pembentukkan karakter remaja di Desa Puding Besar]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK LAMPUNG SELATAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) ]]>
<![CDATA[Yaiza Putri Lenardo]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (398.691 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1588
<![CDATA[Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang berupa perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Permasalahan penelitian adalah: Alasan pelaku sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk.). Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Korupsi Lampu Jalan Yang dilakukan oleh PNS pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk.) Cara pelaku mengembalikan kerugian negara (Studi Putusan :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk.). Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Penulis berharap semoga dengan penjatuhan hukuman ini dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi yang ada di negara kita. Kesimpulan penulis bahwa pada umumnya motivasi terpidana melakukan tindak pidana korupsi itu untuk mencari keuntungan atau mencari kekayaan sesuai dengan unsur-unsurnya. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa II dan denda uang serta uang pengganti yang diterimanya.Bahwa pengembalian kerugian itu sesuai dengan nilai yang mereka nikmati. Dan uang itulah yang dikembalikan Terdakwa II melalui jaksa penuntut umum, kemudian jaksa penuntut umum menyetorkan kepada kas negara sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak).]]>
<![CDATA[OPTIMALIASASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Sekhar Chandra Pawana]]>;
<![CDATA[Erico L Hutahuruk]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.282 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1584
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang.Nomor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peranan pengembangan dan pengawasan Indikasi Geografis. Dengan mendadasarkan pada hal tersebut tulisan ini akan menjawab bagaimamana optimalisasi peran Pemerintah Daerah bagi kebudayaan suatu masyarakat adat, guna rangka membangun ekonomi kreatif nasional, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis analitis normative, yang mengidentifikasi isu-isu utama yang akan dibahas secara menyeluruh dengan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan hak atas kekayaan intelektual, serta keberadaan kebudayaan sebagai bagian dari masyarakat adat.. Hasil penelitian didapati bahwa perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis diberikan terhadap produk yang memiliki karakteristik khusus. Hal ini menjadikan produk yang ada istimewa dan khas karena sesuai wilayah geografisnya, produk tersebut hanya ada di daerah itu dan bukan menjadi milik daerah lain. Selain itu produk tersebut mendapat nilai tambah dalam strategi pemasaran atau branding, sehingga keberaan masyarakat adat sebagai pemilik kebudayaan dapat dikuatkan dan diakui keberadaannya.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ]]>
<![CDATA[Defalius Pramudya]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.318 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1589
<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. Oleh karena itu “untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada”. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dibuktikan oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dibentuknya sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UndangUndang KPK). Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. Oleh karena itu “untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada”.]]>
